Tugas dan Fungsi

  • Uraian Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pada Pasal 427 ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 427 ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten sigi menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  4. Pelaksanaan Administrasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

   SEKERTARIAT

Sekertariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

  • Tugas

Sekretariat Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

  • Fungsi
    • Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
    • Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    • Penyiapan peraturan perundang - undangan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
    • Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat. Arsip dan dokumentasi.
    • Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    • Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
    • Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
    • Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahi:

  1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan aset serta pelaporan.

  Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

  • penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  • penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan;
  • pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan;
  • penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  • penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
  • penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  • pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan aset;
  • penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  • pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  1. Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

  • pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
  • menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
  • pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
  • pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
  • fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  • perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
  • penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  • pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

 BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

  • Tugas

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan kualitas keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, Mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga. Bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

  • Fungsi
    • Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
    • Pemberian petunjuk teknis dibidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
    • Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
    • Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
    • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
    • Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
    • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
    • Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi:

  1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi.

       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

  • penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
  • penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
  • penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
  • penyiapan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
  • penyiapan bahan penyelenggaraan keterampilan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
  • penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi, dan supervisi dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
  • penyiapan bahan penyusunan penguatan dan pengembangan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
  • penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
  • penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  • pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

  • penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;
  • penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;
  • penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;
  • penyiapan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
  • penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender sebagai bahan mediasi dan advokasi khusus perempuan;
  • penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi, dan supervisi dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;
  • penyiapan bahan penguatan dan pengembangan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;
  • penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;
  • penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  • pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
  1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi menyelenggarakan  fungsi;

  • Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data dan informasi;
  • Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data dan informasi;
  • Penyiapan bahan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data dan informasi;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
  • Penyiapan bahan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan penyusunan data terpilah dibidang pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data dan informasi;
  • Penyiapan bahan penyelenggaran pembinaan keluarga melalui P2WKSS dan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
  • Penyiapan penyelenggaraan bahan bimbingan teknis, sosialisasi, dan supervisi dibidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
  • Penyiapan bahan penguatan dan pengembangan pelembagaan pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
  • Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelembagaan pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  • Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

 

BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK

  • Tugas

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak Dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, Perlindungan Khusus Anak Dan Pemenuhan Hak Anak.

  • Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :

  • Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak Dan Pemenuhan Hak Anak;
  • Pemberian petunjuk teknis dibidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak Dan Pemenuhan Hak Anak,
  • Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak Dan Pemenuhan Hak Anak;
  • Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak Dan Pemenuhan Hak Anak;
  • pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak Dan Pemenuhan Hak Anak;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak Dan Pemenuhan Hak Anak;
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  • pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, membawahi :

  1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan.

       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

  • Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
  • Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan.
  • Penyiapan bahan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
  • Penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kekerasan khusus pada perempuan;
  • Penyiapan bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat yang berhubungan dengan perlindungan perempuan;
  • Penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi, dan supervisi dibidang Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
  • Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan.
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  • Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  1. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak.

       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak menyelenggarakan fungsi :

  • Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak;
  • Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak;
  • Penyiapan bahan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
  • Penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data khusus kekerasan pada anak;
  • Penyiapan bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan perlindungan anak;
  • Penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi, dan supervisi dibidang Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  • Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  1. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang Pemenuhan Hak Anak dan  Data Informasi Anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi menyelenggarakan fungsi :

  • Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak;
  • Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pemenuhan hak anak dan data informasi;
  • Penyiapan bahan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) ;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dibidang Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak;
  • Penyiapan bahan pengintegrasian hak-hak anak dalam pembangunan daerah;
  • Penyiapan bahan penguatan dan pengembangan pelembagaan dibidang pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak;
  • Penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi, dan supervisi dibidang Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemenuhan hak anak dan data informasi;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  • Saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hubungi Kami

Jalan Karajalembah Nomor 05 Lrg. Sambori, Kalukubula , Sulawesi Tengah

e-mail : [email protected]

Statistik Pengunjung
003772
Hari Ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan Ini
Seluruhnya
17
7
52
259
3772
IP Anda: 18.232.187.177
2021-04-22 11:31